Pengantar Forum Nasional JKKI 2020

Kebijakan Jaminan Kebijakan Kesehatan (JKN), kebijakan penurunan stunting, kebijakan penurunan kematian ibu merupakan contoh – contoh produk dari siklus kebijakan. Kebijakan di berbagi topik ini berawal dari banyak data yang telah dikumpulkan melalui penelitian maupun metode yang lain, termasuk data rutin. Data yang sudah dikumpulkan tersebut sebaiknya digunakan untuk penyusunan analisis kebijakan dan menjadi tools (alat) proses advokasi kebijakan.

Namun, data yang banyak tersebut sulit digunakan apabila tidak dikumpulkan dalam satu tempat yang mudah untuk diakses. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM menginisiasi membuat dashboard atau laman untuk menyajikan berbagai data disebut DaSK. Tujuannya untuk

1. menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia,
2. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar lembaga, dan
3. menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia.

Data Rutin

Disamping data survey seperti Susenas, ada data Rutin seperti KomDat, EPP-BGM, RS Online, dan juga data BPJS yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada istilah Sistem Informasi Kesehatan Rutin (SIKR), yang didefinisikan sebagai sistem yang mengumpulkan data tentang layanan yang diberikan di fasilitas dan institusi kesehatan publik, swasta, dan tingkat komunitas. Sistem Informasi Kesehatan Rutin merupakan hal yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektifitas Sistem Kesehatan. Memperkuat penggunaan data rutin adalah komponen penting dari penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan dan untuk melacak kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC) .

Meskipun penting, data yang bersumber dari laporan-laporan kurang digunakan oleh pembuat keputusan dan para analisi kebijakan karena masalah ketersediaan dan validitas data. Dalam hal ini perlu dilakukan keberanian untuk menggunakan data rutin, seperti KomDat, EPPBGM, sampai data laporan BPJS.

Penggunaan Data untuk Kebijakan

Penggunaan data untuk kebijakan sudah dilakukan untuk JKN, KIA, Gizi, Jantung dan Kanker. Data JKN, KIA dan Gizi telah digunakan untuk penelitian kebijakan, penyusunan dokumen analisis kebijakan, dan proses advokasi kebijakan. Sementara data Jantung dan Kanker masih dalam proses penggunaan untuk penelitian dan penyusunan dokumen analisis kebijakan.

Knowledge Translation

Penelitian penyusunan dokumen analisis dan advokasi kebijakan merupakan knowledge translation yang bukan hanya melibatkan akademisi, tenaga ahli, dan pemerintah, melainkan juga melibatkan dinas/ sektor atau lembaga/ organisasi di luar sektor kesehatan, bahkan partisipasi masyarakat. Proses knowledge translation dapat menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah ditetapkan. Pencapaian target penurunan kematian ibu sampai 183/100.000 kelahiran hidup, penurunan angka kematian bayi 16/ 1.000 kelahiran hidup dan penurunan prevalensi stunting sebesar 19% harus dicapai (Bappenas, 2020).

Peran Analis Kebijakan

Kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi di Indonesia juga telah menyumbang angka kematian sebanyak 2.500 jiwa (data per 22 Juni 2020) dari kasus posistif. Selain itu, pandemi juga mempengaruhi sistem kesehatan karena terdapat kegagapan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem kesehatan perlu adanya ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat alokasi dana/ anggaran, dan tepat siapa yang melakukannya. Faktanya kebijakan kesehatan sering kali didasarkan pada asumsi, pertimbangan politik, kelompok, perorangan serta manajemen krisis yang bersifat kedaruratan (Massie, 2009). Untuk itu, sejak beberapa tahun ada kebijakan pemerintah untuk memperbanyak jumlah analis kebijakan, agar proses penetapan kebijakan semakim baik. Banyak pejabatan senior structural Kementerian Kesehatan ang memilih jalur fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama (AKU). Sementara itu di level menengah juga ada jalur fungsional menjadi analisis kebijakan di organisasi kesehatan pemerintah. LAN sangat aktif untuk mengembangkan profesi analis kebijakan.

Di dalam berbagai konteks seperti data, penggunaan untuk keputusan, transfer ilmu pengetahuan, sampai posisi Analis Kebijakan, Forum Nasional JKKI ke – X pada 2020 mengambil tema “Pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) Untuk Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas Dalam Era Pandemik COVID-19” yang merupakan metode baru pemanfaatan data di sektor kesehatan.

Format forum nasional JKKI ini menggunakan pendekatan pelatihan tentang kebijakan dan presentasi hasil atas pemanfaatan data – data kesehatan di DaSK. Oleh karena itu, ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun tidak seperti tahun lalu, rangkaian ini dilakukan melalui jarak jauh (berbasis webinar). Kegiatan Fornas berlangsung di bulan November selama 2 minggu. Sebelumnya sudah dilakukan kegiatan PraFornas yang referensinya dapat di akses di sini. Sesudah Fornas akan dilakukan berbagai kegiatan.

  Tujuan Kegiatan Forum Nasional Secara Keseluruhan

Rangkaian kegiatan akan membahas berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

Kegiatan Pra-Fornas:

1. Memahami metode analisis kebijakan dengan menggunakan modul dari LAN.
2. Memahami teknik menulis policy brief
3. Memahami teknik advokasi kebijakan

Kegiatan Fornas:

1. Memahani peran dan independensi jabatan fungsional dan profesi analis kebijakan;
2. Memahami proses penelitian kebijakan topik KIA, GIZI, Jantung dan Kanker menggunakan DaSK
3. Membahas pengalaman menggunakan Data Rutin untuk keperluan Pemulihan Program KIA-KB, dan Gizi akibat Covid19.
4. Memahami Daftar Isian Masalah UU SJSN/UU BPJS dan rencana proses advokasi kebijakan topik JKN
5. Memahami aspek Knowledge Translation.

Kegiatan Pasca Fornas:

Mengembangkan kemampuan analisis kebijakan, menulis policy brief, dan advokasi kebijakan.

Catatan:
Dalam konteks Proses Kebijakan dan advokasinya, Knowledge Translation berbagai topik yang ada dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Knowledge Translation Kesehatan

https://kebijakankesehatanindonesia.net/FORNASJKKI/