July 11, 2020 | Moderator pada sesi pembukaan menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian dari penelitian payang Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19.
Sesi 1 : Pemaparan Draft Proposal
Draft proposal penelitian disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dan sebagai pembahas Dr. dr. Darwito, Sp.B(K)Onk. Kebijakan pembatasan sosial sudah dimulai sejak awal April. Pendekatan pembatasan sosial ini berbeda – beda tiap wilayah. Trend kasus harian COVID-19 di Indonesia belum ada tanda – tanda menurun. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Tujuan umum penelitian ini untuk mendokumentasikan dampak kebijakan PSBB terhadap masyarakat maupun adaptasi terhadap kenormalan baru pada penurunan kasus COVID-19. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi rumah sakit untuk mendokumentasikan kebijakan – kebijakan terkait pembatasan sosial komunitas dan sebagai dasar rumah sakit dalam upaya – upaya kesiapsiagaan rumah sakit dalam relaksasi pembatasan sosial. Kerangka penelitian ini mengadaptasi kerangka teori penyebaran penyakit menular atau communicable diseases transmission. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat dan rumah sakit yang ada di Jabodetabek dan DIY.
Sesi Pembahasan :
Pada sesi pembahasan ada lima poin yang didiskusikan oleh pembahas. Poin yang pertama adalah kondisi COVID-19 yang memiliki perubahan terus – menerus. Seperti adanya isu penularan COVID-19 sudah mengarah ke airbone transmission, bagaimana batasan penelitian ini terhadap isu tersebut. Poin kedua terkait dengan regulasi lintas sektoral, ini juga perlu dipertimbangkan dalam pembahasan penelitian. Dalam manajemen kesehatan masyarakat, kemenkes tidak akan berjalan jika tidak disertai dengan peraturan – peraturan sektor lain. Misalnya pasar – pasar yang menutup adalah dinas perdagangan. Poin ketiga terkait dengan trend penularan di rumah sakit seperti apa. Ada RS sebelum berlaku PSBB penurunan kunjungan COVID-19 sangat rendah sekali. Jadi dalam penelitian ini bisa dikaji apakah terjadi penurunan pada Februari-April sebelum berlaku PSBB, bisa juga dilihat dampaknya terhadap puskesmas. Poin keempat adalah perlu dilihat juga tentang kearifan lokal, seperti di DIY sifat gotong royong sangat tinggi. Daerah yang memiliki kekuatan penegakan terhadap pembatasan yang ada, tentu akan menekan penularan COVID-19. Penegakan terhadap peraturan ini yang perlu didiskusikan. Poin kelima adalah terkait faktor ekonomi, apakah benar faktor ekonomi ini menjadi penyebab ketidakefektifan PSBB. Bisa jadi ini keliru, kecuali jika ada karantina mungkin ini akan berefek terhadap perkenomian. Hal ini perlu dilihat, apakah penelitian ini juga melihat dari segi perekonomian.
Selanjutnya narasumber memberikan feedback, secara keseluruhan saran dari pembahas sangat bagus dan ditambahkan pada bab hasil dan pembahasan penelitian. Mengenai pro dan kontra terhadap PSBB ini, dalam kaitannya berdampak pada ekonomi memang ada tertulis di sitasi latar belakang penelitian. Dalam kerangka teori sudah ada instruksi lintas sektor. Di pembahasan penelitian ini akan dibahas timeline kebijakan PSBB dan regulasi – regulasi apa yang ada. Kemudian akan dihubungkan dengan kasus di rumah sakit. DIY menetapkan status bencana, apa yang terjadi pada kunjungan rumah sakit pada saat itu. Semua akan dimasukkan ke pembahasan, bagaimana kebijakan ini berdampak pada naik turunnya kunjungan harian di rumah sakit. Kebijakan WHO juga dinamis, ini juga akan dimasukkan ke dalam penelitian. Dalam penelitian ada dua pendekatan sama daerah istimewa, yang satu memberlakukan PSBB dan satu lagu kebijakan status tanggap darurat bencana. Hal ini sangat bagus dalam gotong royong keagamaan, kebijakan keagamaan daerah ini juga akan dibahas pembatasan keagamaan. Salah satu peserta juga menyarankan perlu dipertimbangkan wawancara ke dinas kesehatan dan Kemenkes untuk menemukan akar masalah yang lebih detail.
Reporter : Happy R Pangaribuan (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM)